Ambon, 11 Maret 2025 – Dinas Pertanian Provinsi Maluku menggelar Rapat Koordinasi Swasembada Pangan pada tanggal 11 Maret 2025 di Ruang Rapat Kantor Dinas Pertanian Provinsi Maluku.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain: Direktur AKABI Direktorat Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (hadir via Zoom), Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku dan jajaran, Kepala Perum Bulog Divre Maluku-Maluku Utara, Perwakilan Dinas PUPR Provinsi Maluku, Kepala Balai Sertifikasi Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku, Perwakilan dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon, Perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku, Perwakilan Dinas PUPR Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku, Kepala PT. Pupuk Indonesia Cabang Ambon, Kepala Perusahaan Perdagangan Indonesia Cabang Ambon, Mitra Pemasok Beras/Penggilingan Beras dari Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, dan Buru.
Tujuan utama rapat ini adalah untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan, khususnya dalam produksi padi dan jagung, serta mendukung program ASTA CITA ke-2 Pemerintah Pusat dan SAPTA CITA Pemerintah Provinsi Maluku.
Rapat dibuka oleh Dr. Ilham Tauda, S.P., M.Si., Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, yang menekankan pentingnya percepatan luas tambah tanam (LTT) untuk mencapai target swasembada pangan. “Kita diminta untuk melakukan percepatan luas tambah tanam. Sampai saat ini, akumulasi luas tambah tanam yang harus kita selesaikan kurang lebih 8.000 hektar, dan di bulan Maret kita targetkan mencapai 2.152 hektar,” ujarnya. Dr. Ilham meminta kepala bidang tanaman pangan untuk memastikan kesanggupan kabupaten/kota dalam mencapai target tersebut.
Direktur AKABI Kementerian Pertanian menyampaikan arahan dari Sekretaris Jenderal Kementan mengenai percepatan luas tambah tanam (LTT) sebagai indikator utama pencapaian swasembada pangan.
“Kita diminta untuk membandingkan capaian LTT tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika ada selisih, kita harus mencari solusi untuk menutup gap tersebut,” jelas Direktur AKABI. Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan lahan potensial yang belum termanfaatkan untuk meningkatkan luas tanam. “Kita bisa melihat potensi lahan-lahan yang saat ini belum termanfaatkan. Ini menjadi salah satu target kita untuk menambah luas tanam,” tambahnya.
Salah satu poin kunci yang dibahas dalam rapat ini adalah ketersediaan benih dan distribusi pupuk bersubsidi. Kepala BPSIP Maluku melaporkan bahwa ketersediaan benih sudah siap. Untuk padi reguler, tersedia 140 Ton benih (100 Ton dari Maluku Tengah, 20 Ton dari Buru, dan 20 Ton dari BPSIP). Sementara itu, benih padi gogo telah disiapkan untuk penanaman seluas 8.000 hektar.
“Untuk ketersediaan benih, kita sudah siap. Ada 140 Ton benih padi reguler dan benih padi gogo untuk 8.000 hektar. Saya minta kepala bidang tanaman pangan untuk mengawal distribusi benih ini agar bisa dimanfaatkan pada bulan April,” jelas Dr. Ilham.
Namun, distribusi pupuk bersubsidi masih menjadi tantangan. PT. Pupuk Indonesia Cabang Ambon melaporkan bahwa distribusi pupuk bersubsidi telah mencapai 15% dari total alokasi 10.393 ton. Kendala utama yang dihadapi adalah ketidakseimbangan antara realisasi distribusi pupuk dan realisasi tanam.
“Kami memastikan stok pupuk bersubsidi aman. Namun, perlu koordinasi lebih intensif agar distribusi pupuk sejalan dengan realisasi tanam,” kata Kepala PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia Cabang Ambon.
Dr. Ilham menambahkan, “Jangan sampai kita tanam 100, tapi pupuk yang terdistribusi untuk 200 hektar. Ini akan menimbulkan pertanyaan.”
Kepala Perum Bulog Divre Maluku-Maluku Utara melaporkan bahwa realisasi penyerapan gabah telah mencapai 83% dari target 431 ton. Penyerapan terbesar berasal dari Kabupaten Maluku Tengah (234 ton), Buru (35 ton), dan Seram Bagian Barat (132 ton).
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian dan mitra penggilingan beras. Alhamdulillah, penyerapan gabah di Maluku sudah mencapai 83%. Kami berharap koordinasi dengan petani dan penggilingan beras bisa lebih intensif,” ungkap perwakilan BULOG. Selain gabah, BULOG juga menyoroti potensi penyerapan jagung. “Kami sudah berkoordinasi dengan Polda terkait gudang penyimpanan jagung. Bulog siap menyerap jagung dari petani, terutama di daerah sentra produksi,” tambahnya.
Perbaikan jaringan irigasi juga menjadi fokus utama dalam rapat ini. Perwakilan BWS Maluku menyampaikan bahwa beberapa jaringan irigasi, seperti di Kobi dan Bubi, mengalami kerusakan parah. Meskipun ada penghematan anggaran, upaya perbaikan tetap dilakukan, termasuk review desain dan perbaikan saluran primer.
“Untuk Bendung Bubi, kami hanya bisa melakukan review desain dan UKL-UPL pada tahun ini. Perbaikan fisik baru bisa dilakukan pada tahun 2026 dengan skema multi-year,” jelas perwakilan BWS.
Dinas PUPR Provinsi Maluku juga menyoroti pentingnya pembangunan jaringan irigasi di Sari Putih, Maluku Tengah, yang memiliki potensi lahan sawah seluas 1.022 hektar. Namun, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk proyek ini tiba-tiba dihapus pada tahun 2025.
“Kami sudah merencanakan pembangunan saluran irigasi seluas 2.200 hektar, tetapi DAK-nya dihapus. Ini sangat disayangkan karena program pencetakan sawah baru akan terhambat,” ujar perwakilan Dinas PUPR.
Kepala BPSIP Maluku memperkenalkan aplikasi Siap Tanam http://siaptanam.bsip.kementan.id untuk memantau standing crop, kebutuhan air, dan jadwal tanam. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi pelaporan dan memudahkan koordinasi antarinstansi.
“Dengan aplikasi Siap Tanam, kita bisa memantau perkembangan tanam hingga panen secara real-time. Ini akan membantu kita dalam mengambil keputusan yang tepat,” papar Kepala BPSIP.
Perwakilan BBPPTP melaporkan bahwa distribusi benih padi gogo masih terkendala cuaca dan keterbatasan anggaran. Namun, diharapkan benih akan tiba di kabupaten-kabupaten terjauh seperti Tanimbar dan Kepulauan Aru pada pertengahan Maret.
“Kami berkoordinasi dengan karantina pertanian untuk pengambilan sampel benih. Namun, anggaran untuk pengambilan sampel di daerah terpencil masih menjadi kendala,” ujar perwakilan BBPPTP.
BPSBBPP menyampaikan bahwa proses sertifikasi benih padi gogo dan padi inbrida masih memerlukan koordinasi lebih lanjut.
“Kami membutuhkan dukungan anggaran untuk pengambilan sampel benih di daerah terpencil seperti Tanimbar. Tanpa sertifikasi, benih tidak bisa digunakan,” jelas perwakilan BPSBBPP.
Perwakilan Direktorat Serealia Kementerian Pertanian menawarkan solusi terkait kendala anggaran untuk pengambilan sampel benih. “Jika ada kendala anggaran, kami siap membantu. Silakan buat RAB dan kirimkan ke kami. Tim kami juga siap turun ke lapangan untuk memastikan kualitas benih,” kata perwakilan Direktorat Serealia.
Tantangan dan Langkah Ke Depan
Beberapa tantangan yang dihadapi dalam mencapai swasembada pangan di Maluku antara lain:
- Keterbatasan Infrastruktur Irigasi: Kerusakan jaringan irigasi di beberapa daerah, seperti di Kobi dan Bubi, menghambat distribusi air untuk pertanian. Perlu perbaikan segera dan alokasi anggaran yang memadai.
- Ketidakseimbangan Distribusi Pupuk: Perlu koordinasi lebih intensif antara dinas pertanian, distributor pupuk, dan petani untuk memastikan distribusi pupuk sesuai dengan kebutuhan tanam.
- Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan): Perlunya peningkatan ketersediaan alsintan, seperti traktor dan rice transplanter, untuk mendukung produktivitas pertanian.
- Penanganan Pasca Panen: Masalah lantai jemur dan penggilingan beras masih menjadi kendala dalam menjaga kualitas hasil panen. Perlu dukungan infrastruktur pasca panen, seperti lantai jemur dan rice milling unit (RMU).
- Koordinasi dan Pelaporan Harian: Perlu mekanisme pelaporan harian yang lebih efektif dari tingkat kecamatan hingga provinsi untuk memastikan data yang akurat dan terkini.
Rapat ini menegaskan komitmen semua pihak untuk bersinergi dalam mencapai swasembada pangan di Provinsi Maluku. Dengan dukungan teknologi, koordinasi intensif, dan perbaikan infrastruktur, diharapkan target swasembada pangan dapat tercapai pada tahun 2025.
“Kami berharap semua pihak terus bersinergi untuk mendukung program swasembada pangan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan ketahanan pangan di Maluku,” tutup Dr. Ilham.