Ambon, 6 Maret 2025 – Dinas Pertanian Provinsi Maluku menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI Maluku, Letjen TNI (Purn) Dr. Nono Sampono, M.Si, beserta stafnya di Ruang Rapat Dinas Pertanian Provinsi Maluku. Kunjungan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Dr. Ilham Tauda, S.P, M.Si, serta para Kepala Bidang lingkup Dinas Pertanian Provinsi Maluku.
Dalam pertemuan ini, Letjen TNI (Purn) Dr. Nono Sampono menekankan pentingnya menyerap berbagai persoalan yang dihadapi sektor pertanian di Maluku, yang nantinya akan dibawa ke tingkat nasional untuk mendapatkan perhatian lebih lanjut dari Kementerian Pertanian dan Pemerintah Pusat.
Beliau juga membahas proyek-proyek strategis nasional seperti Maluku Integrated Port dulunya bernama Ambon New Port, Lumbung Ikan Nasional (LIN), dan Blok Masela, yang diharapkan dapat kembali diperjuangkan sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi Maluku.
Dr. Nono Sampono menyoroti pentingnya meningkatkan kualitas hasil produksi pertanian di tengah tantangan pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan. Ia juga menggarisbawahi bagaimana negara lain berhasil dalam ekspor produk pertanian mereka dan berharap Maluku dapat mengambil pelajaran dari keberhasilan tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Dr. Ilham Tauda, menitikberatkan pada rencana swasembada pangan yang merupakan bagian dari Asta Cita kedua Presiden dan Sapta Cipta Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Beliau memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian di Maluku, terutama dalam mencapai target luas panen nasional sebesar 2.799.097 hektar dengan produksi 16.683.832 ton. Maluku sendiri ditargetkan untuk mencapai luas panen 26.655 hektar, namun dari 11 kabupaten/kota yang ada, baru lima kabupaten yang menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Produksi beras di Maluku saat ini baru mencapai 51.030 ton, sedangkan kebutuhan mencapai 152.324 ton, sehingga masih memerlukan pasokan dari luar sebesar 32,8%. Untuk mengatasi hal ini, pengembangan padi dan jagung terus digalakkan, dengan integrasi TNI yang mendukung sektor padi dan Polri yang berfokus pada jagung.
Di sektor hortikultura dan peternakan, Maluku mengalami surplus produksi, di mana produksi cabai mencatat kelebihan sebesar 943 Ton, sementara daging sapi mengalami surplus 539 Ton yang memungkinkan pengiriman ke luar daerah seperti Papua dan Sulawesi. Namun, kendala besar masih dihadapi dalam ketersediaan pupuk dan infrastruktur pertanian. Kebutuhan pupuk di Maluku mencapai 14.960 Ton, sementara alokasi dari Kementerian Pertanian hanya 10.393 Ton, yang berarti masih terdapat kekurangan sebanyak 4.567 Ton. Selain itu, banyak jaringan irigasi yang mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan, sementara kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada berbagai sektor pertanian.
Sebagai upaya inovasi dalam meningkatkan sektor pertanian, Maluku tengah mengembangkan program Si Mata Sagu, yaitu program pengelolaan hutan sagu agar dapat menjadi komoditas unggulan daerah. Selain itu, program Pelita Si Tani juga dijalankan untuk
meningkatkan penyerapan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor pertanian, yang saat ini realisasinya telah mencapai Rp 162.938.300.050 atau 9,52% dari total target penyaluran. Maluku juga berupaya mengembangkan produksi plasma nutfah asli daerah, seperti Kerbau Moa, Kambing Lakor, dan Domba Kisar, yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan perlu diproyeksikan menjadi sumber benih nasional.
Dr. Ilham Tauda juga pada kesempatan ini memaparkan Langkah Strategis Provinsi Maluku dalam mendukung Swasembada Pangan 2025, diantaranya:
- Peningkatan akses pembiayaan petani melalui KUR Pertanian dan Asuransi Tani.
- Pembentukan Satgas Pangan Provinsi Maluku dengan melibatkan berbagai pihak.
- Sinergi Pemprov Maluku dengan TNI-POLRI dalam mendukung swasembada beras dan jagung.
- Pengajuan dukungan benih padi dan jagung ke Kementerian Pertanian.
- Kerja sama Pemprov Maluku dengan BULOG dan ID Food dalam penyerapan gabah/beras dan jagung.
- Dukungan Kabupaten/Kota untuk realisasi target luas tanam beras dan jagung tahun 2025.
- Koordinasi distribusi pupuk sesuai eRDKK langsung ke petani.
- Perbaikan jaringan irigasi sesuai kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten.
- Permohonan alat dan mesin pertanian ke Kementerian Pertanian.
- Optimalisasi peran penyuluh pertanian dan pemuda tani, pasca dikeluarkannya INPRES No. 3 Tahun 2025.
Di akhir pertemuan, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku menyampaikan bahwa dengan ketersediaan benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, serta perbaikan irigasi, target yang ditetapkan untuk Maluku dapat tercapai. Beliau menegaskan bahwa upaya ini selaras dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI serta Sapta Cipta Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dalam mendukung pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional.